opini

                    

“pengaruh kebudayaan terhadap generasi muda”

Oleh: ilham kurniawan

Keberagaman dalam budaya indonesia tercermin pada bagian budaya-budaya lokal yang berkembang dimasyarakat. perkembangan budaya lokal disetiap daerah tentu memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan semangat nasionalisme, karena didalam kebudayaan tersebut banyak mengandung nilai-nilai sosial masyarakat dalam segala aspek sosial dan budaya semisalnya pepatah, hukum adat,seni budaya tradisional yang menunjukkan indentitas nasional suatu bangsa.  Namun dalam derasnya arus globalisasi dan modernisasi budaya lokal mengalami kemajuan  yang cukup pesat akan tetapi dari sisi lain mengalami kerusakan dan pengikisan kebudayaan yang luar biasa. Generasi muda adalah harapan masa depan bangsa yang akan menentukan nasib suatu bangsa kita pada masa mendatang. suatu bangsa apabila generasi mudanya memiliki kualitas dan semangat nasionalisme ingin memajukan budaya daerah yang didasari keimanan, akhlak mulia maka bangsa itu akan besar seperti yang dikatakan oleh presiden pertama indonesia ir.soekarno “ berilah aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia “ hal ini menunjukkan bahwa eksistensi suatu generasi muda sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa.

Namun saat ini kita dapat melihat bahwa lemahnya peran generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah masing-masing. Bahkan saat ini banyak generasi muda yang sedikit mengetahui dan ada juga yang tidak tahu akan ciri khas budaya daerahnya sendiri. Disini dapat kita lihat bahwa generasi muda kurang ingin memperhatikan dan mempelajari budaya lokal dan akan tetapi generasi muda saat ini lebih suka mengikuti tren budaya modern yang kebarat-baratan karena dianggap budaya barat lebih keren dan maju daripada budaya daerah kita yang lebih beradat dan bermoral. permasalahan dalam melestarikan budaya lokal juga terdapat kesulitan karena kurangnya informasi dan orang yang membimbing dalam mempelejari kebudayaan seharusnya tokoh masyarakat, tokoh adat , cerdik pandai dalam setiap daerah memperkenalkan dan mengajarkan kebudayaan daerahnya kepada generasi muda. Jika hal seperti sudah dilaksanakan dan diterapkan maka budaya lokal tidak akan punah di era globalisasi ini. Karena budaya lokal sangat berpengaruh terhadap perilaku moral generasi muda. Mereka akan lebih menghargai nilai budaya dan bahasa, nilai soilidaritas sosial, kekeluargaan dan cinta tanah air yang dirasakan semakin kuat.

Pengaruh masuknya budaya asing  sangat memberikan dampak terhadap generasi muda diindonesia mulai dari gaya hidup, cara berpakaian, perilaku hedonisme, dan individual. masuknya budaya asing  melalui media massa seperti musik pop, film-film populer yang ditayangkan dengan kesan bahwa cara hidup ini lebih mewah, keren dan trendi. Sebagai akibatnya banyak generasi muda yang terpikat oleh gaya hidup orang barat yang cenderung menjunjung tinggi kebebasan individu. Dan hal ini menyebabkan banyaknya remaja di indonesia yang melakukan penyimpangan seperti minuman keras, pornografi , seks bebas, narkoba dll. Fakta telah menunjukkan bahwa 22 persen pengguna narkoba diindonesia merupakan pelajar dan mahasiswa (BNN 2014) dan lebih 8000 remaja terdiagnosis pengidap AIDS (depkes 2008). Disamping itu kerusakan moral dan perilaku hidup bebas data-data yang lain juga menyebutkan bahwa lebih 60% remaja SMP dan SMA melakukan seks bebas. Perilaku hidup bebas ini telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat kita.

Masuknya budaya asing diindonesia disebabkan karena adanya krisis globalisasi yang meracuni indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja hal tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Menurut soerjono soekanto (1990) masuknya budaya asing keindonesia mempunyai pengaruh yang sangat peka serta memilik dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu terwujudnya pembangunan dan merubah perekonomian indonesia mencapai tatanan kehidup bermasyarakat yang adil, maju, dan makmur. Dampak negatif yaitu dalam segala aspek kehidupan yaitu kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, kerusakan lingkungan hidup, dan kenakalan remaja.

Jadi dalam mencegah pemasalahan ini diperlukan kesadaran setiap individu bangsa indonesia agar mengembalikan eksistensi budaya lokal bangsa indonesia yaitu bangsa yang berbudaya luhur dan budi pekerti. Budaya lokal sangat memiliki peranan penting terhadap perilaku generasi muda. Dikarenakan para generasi muda inilah sebagai aset masa depan dan penerus bangsa. Sudah seharusnya generasi muda mempelajari dan melestarikan kebudayaan daerahnya agar tidak tergeser oleh nilai budaya asing yang secara nyata bertentangan dengan budaya dasar daerah kita. Apabila suatu budaya lokal telah melekat pada diri generasi muda, dipastikan para generasi muda akan lebih mencintai budaya yang ada di indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melestarikan kebudayaannya dan menjadi manusia indonesia yang dicita-citakan pancasila. dan juga terwujudnya masyarakat yang dalam pepatah seloko adat jambi “negeri aman padi menjadi, air jernih ikannyo jinak, rumput mudo kerbaunyo gemuk, turun kesungai cenetik keno, naik kedarat perangkap berisi “.

cerita pengantar tidur kerinci

               Kunun : SI BUJANG KANGKUNG

Oleh : ilham kurniawan

Kisah ini diambil dari kunun atau cerita pengantar tidur orang zaman dahulu dikerinci yang diwariskan secara turun temurun diceritakan kepada anak mereka sebagai hiburan dan pesan moral yang mendidik.

Al kisah hiduplah sibujang kangkung yang pada saat itu ia dilahirkan oleh seorang ibu akan tetapi ia lahir tidak berwujud sebagaimana manusia biasa tetapi lebih mengarah ke binatang yaitu katak atau kangkung bahasa kerinci. Ibunya menghanyutkannya ditepi sungai batang marao dan lalu berkata “ merantaulah nak, dan kelak kalau engkau akan menemukan jatidiri mu, pergilah ibu selalu mengiringimu dengan do’a” lalu sikangkung pun beranyut menaiki daun sintuh dan berlayar banyak tantangan yang ia hadapi selama perjalanan tetapi masalah demi masalah dihadapinya hingga ia sampai pada sungai yag deras dan dalam hampir saja ia tengelam akan tetapi ia selamat dan tertidur maka sampailah ia disuatu negeri “antah berantah” lalu bertemulah sikangkung dengan penunggu sungai muhut yang berjanggut merah berserban putih bak para kyai atau syekh dan memakai sebuah tongkat. Maka ia pun bertanya kepada penunggu tersebut “wahai orangtua jikalau boleh tau dimana aku sekarang ini “ lalu penunggu itupun menjawab “ wahai anak muda kamu sudah sampai diakhir perjalananmu yaitu disungai muhut” lalu iapun bercerita kepada penunggu akan nasib yang menimpanya lalu penunggu tersebut memberikannya sebuah hadiah untuknya karena tidak ada seorangpun yang pernah sampai dan menginjakkan kaki di sungai muhut tempat ia tinggal maka ia mengetahui bahwa sikangkung adalah orang pilihan untuk menjaga amanah leluhurnya maka ia memberikan tongkatnya dan benda pusakanya dan setelah itu dengan izin allah berubah lah sikangkung menjadi manusia seutuhnya yang bertubuh kekar dan memiliki ilmu kesaktian dan penunggu sungai itupun berpesan kepada sikangkung agar ia tidak semberangan menggunakan ilmunya karena sebaik-baik ilmu yaitu bermanfaat bagi diri sendiri dan saling membantu antar sesama manusia ia juga mengajarkannya kita harus memiliki jiwa dan hati yang besar agar tidak gegabah dan sombong jika kalau bertemu dengan orang yang berniat jahat kepada kita sebaiknya bersabar lah dan hindarilah anggap saja “angin lalu” atau tidak terjadi sesuatu apapun dan kalau masih juga tetap juga bersabar dan anggap saja kawan bergurau sesama gedang atau kawan sebaya, jika masih juga maka janganlah mundur dan hadapilah hanyalah allah yang mengetahui bagaimana kesudahannya karena allah bersama orang-orang yang bersabar.

Lalu sibujang kangkung pamit kepada orangtua tersebut dan kembali kekampung halamannya 

khutubah rajo semurup

KUTBAH RAJO

Rasuluminnallah rasulumminannabil. Usul datang dari pada Allah asal datang dari pada nabi
Mako turuin firman Allah swt

Inni jailul fil ardi khalifah
Kato Allahuta'ala : mako aku dirikan Rajo diateh dunia ini untuk menjadi ganti aku, kato Allah sendiri
Untuk menghukum sebena hukum, untuk mengadat sebna adat, jikalau tidak hukum sebena hukum, adat sebna adat, mako munafik didalam narako jahanam selamo-lamonyo
Julu-julu tumbuh di lembah tadik gendun penggiling lado, julu-julu sayo tegak bediri terhagolah sembah sayo ke depati nan batigo pemangku nan baduo, ninik mamak paramenti nan selapan karno sayo nak mularehkan namo sko.
Batu tegak batu taradinding batu intan di benda cino, sayo tegak sambil bediri, keno sarayo anak batino, diwah celah dibawah piagam bawah lapik tenagao denai, bawah tembo nan tataruh, bawah payung dingen sikai baha tudung dingen silepak, disini depati guru, disini lungguk pemangku ninek mamak diiring anak batino dalam
Kudeth satu pucuk kubwah satu urek, disini kit soumpun bak serai sipidun bak ayam, sepucuk bak jalo, setukun bak paaf, stitin bak besi seletuh bedin setalu suhak, serangkuh dayung serentak satang, disini malu lun nyo bakuak supan lun nyo bubgai, menurut adat lamo pusako usang, jak ka dulu sampai sekarang idaknyo lapuk karno hujan idaknyo lekang karno paneh
Ba ktik ayam di pagu, timdak dimuko tanggo, ayam bakukuk agi ragu, apo lagi sayo tegak berdiri melarehkan namo sko.
Ilang semak timbun nyo semak ilang semak bukebun pulo. Menurut adat lamo pusako usang menurut pulai bertingak naik, menurut nau betingkat turun. Bruk li baganti li, buruk pua jalipo tumbu, ilang tuo bangti mudo, ilang mamak baganti punakan, ilang tubuh baganti badan.
Terbang lalat bedengung-degung terbang pipit batali-tali datang ucap datang merancam, mak terbang umpamo baruap, hinggap ditubuh barlio. Marlio terlalu ilang dihitung so sakian hari, satu turun kaduo, katigo, kaampat, kalimo, hari kaanam, katujuh hari.
Tatkalo maso agi dulu, areh belum, kursi belum, barulah langit tersintak naik, bumi tersintak turun, semat semato belum adp, umput antai julung ngaradak selang guri, badan baduo duo, samuang batungku tigo,baru satu urang umat yang adap berdiri iyolah ninek kito nabi Adam, kemudian diiringi ninik kito siti hawa.
Kemudian dari pado itu makolah ado rajo zulkanain, yang terbesut dari bumi, tercucuk dari langi yang lahir di sungai Nil, yang bertempat di sungai Nai, yang bernao Rajo hadlulkalifatullah dio memerintah kalau barat sampai ke maro kalau ketimur sampai hindustan ke utara sampai armenia
Mako dari pado itu makolah adao kayu yang sebatang bangkanyo batanango ke bumi pucukno menyurung embun yang putih. Badahan tigo, babuah tigo buah. Buah pertamao tacampak ke banda Ruhum, mako tarsilolah rajo disitu. Buah kaduo tacampak ke banda cino, mako tarasilolah rajo disitu. Bauh ngekatigo tacampak ke Pagaruyung mako adao Rajo yang tigo silo.
Mano rajo yang tigo silo;
Pertamo sultan marajo alif di tinggal di benda Ruhum yang memerintah di tanah besar, menjalankan hukum sebna hukum, menjalankan adat senan adat, dio memakai pedang jinawi gariti Allah, disitu adat yang nyato, disitu syarak yang nyalo, berbuhum meti adat berbuhum sintak, sejak julu sampai sekarang.
Kaduo sultan marajo lipah, dio diam di benda Cino, dio memegan telago meh melilih ka pancu pirak mulimpah ke Banda Cino, membao alat tukang cukup dengan genap, orang beitung dingen cupua sejak dulu sampai sekarang.
Katiog sultan mahadirajo abdullah, dio diam ri renah pagaruyung, yagn memerintah alam pulo,. Perca ini bertungkat cundik cemedang guhi, yang berkeris sepuh darajat balita tenunan kain sekito, tenunan nabi Allah Adam, situ teltak uki diateh gamut, mako tasirak breh dingen padi.
Tatkalo jaman agi dulu, sebilan laeh puncak palembang sembimlan lareh puncak Jambi. Telah pecah digunung Kembang, laju kaluak tanah datar, situ luah benda nan limo pulul. Katiko pulau pariaman pariang padang panjang. Mako titepat renah pagaruyung disity urang bapaga uyunh batunggak tereh jelatang, urang batabuh batang pulu-pulu, urang bagendan jangt umo, disitu umah adat istiadat, disitu batu basurat, babneh satampang, ado nyawat sabingki tangguk, dapat padi tujuh langkiang
Nio gading batudung biso, kebau banuang bakudo urang, putri puti bungsu bacindur mato, menurut adat lamo pusako usang, idak lapuk karno hujak idak lekang karno paneh, sejak dulu sampai sekarang.
Kemudian dari pado itu, makolah ada sultan yang delapan
1. sultan sri pangkat, dio memerintah negeri aceh
2. sultan srikadi dio memerintah negeri indragiri
3. sultan bagumak putih baJanggut merah, dio memerintah negeri lekuk alam sungai pagu
4. sultan muhibatu, dio memerintah negeri banten betawi
5. sultan gindorbi, dio memerintah negeri johor (malaya)
6. sultan muhammad syah dio memerintah ngeri alam nahpuro
7. sultan indorahmi dio memerintah negeri palembang
8. sultan sri padi, dio memerintah ngeri jambi
kemudian dari pado itum, makolah ado ninek pangerang tamenggung kebur bukit guntang-guntang antaro palembang dingen jambi diateh ayi tigenang dibawah batamen tunggan
kemudian dari pado itu, dio membao kain pandak kain panjang, mako tittepat di maro masumai, disitu tataruh pundok meh tapiah meh, lubuk udang-undang pusako ayam, bagung bahjalo lalat jalo lalat batamu suri bajong imau batali suto .
kemudian dari pado itu, nak mudiok jugo kebatang marao, mako ditampuh pulau silayang-layang, mako ditempat di bukit kayu rebah, disitu intan teralalunin, mangkuto teralalu cayo.
Ank mudik jugo kebatang marangin, mak didaki katanjung samumu, ka tatepat ka bukit si sungani runggang di lembak betung terantak di darat batu karang jukut, didili pumarap dimudik pemuncak, ditengah tengah batin yang baduo.
Kemudian dari pado itu, mako titempat di lubuk gaung, menempat depati setio rajo, urang mngiyo ka kato rajo, urang ngiyo ka kato jenang
Nak mudik kutanah nah, nepat depati setio nyato, nyatokan kato rajo, nyatokan kato jenang.
Didili tanah liat, dimudik dian ditakuk rajo, situ silang balantak besi, idak lapuk karno hujak idak lekang karno paneh, nepat depat satio meti tigo di baruh empat diateh.
Nak mudik jugo ke parantak ndah, mako buranti dipadun timdak bukan padun timdak padun pamuja puti samlako, urang mamjujo gunung simaniurai, nguraikan breh dingen padi,
Malinggong ili kerinci ndah, melinggong kurinci tinggi, nak nurun Tamiai kecik, mako tetapat tamiai gedang nepat Depati muaro langkap, urang nangkap kato rajo nangkap kato jenang
Nak mudik jugo kalubuk paku, nepat pamangku ado disitu, nak ngeja pulau sangka, situ nia tubuh buranti ngendam kapayah lawan litak, ngendam ka pluh ngusi turun, duduk bukipen dingen sapu tangan, duduk bukiwat dingen sirung lita, di makan sirih dingen sikapu, diudut ukok dingen sibatang. Menurut adat lamo pusako usang nepat depati rencan telang, urnag menelak kato rajo menelak kato jenang.
Nam munaki padun bulkuh, padu adin kayu batingkut lamo barundin ati kusut lamo brrinok ati larut mako titepat bukit panjinjau latu bukan bukit sitnjau laut bukti maninaju pati empat delapan helai kain
Nak mudik jugo ka dusun tarutun, tarutung mndapo tunggan, nepat depatu sanggu langit urang nyanggu kato rajo orang nyanggu kato jenang.
Idak jugo tubuh senang disitu nak mudi k jug kapulau pandan. Pulau pandan anjung kutengah, singgah burenti di bukit saggumanik, situ nain ngendam kapayh lawn litak, ngendam kapluh ngusi turun, duduk bakipeh dingen sapu tangan, dudeuk bakiwat dengan sirung lita. Lamo berunding punano jauh, lamo barinok punano dekat.
Mako tetepat disanda agug. Situ tataruh pundok meh tapian meh. Lubuk undang-undang pusako, yaam bagung bajalu lalat, jalu lalat batamu suri bahang imau batali suto
Mako titepat ku balai melintang tinggi, tinga gedang sendi kerjan asukno gading batindih gading dindingnyo pirak layang pulo. Situ tataruh pusako alam kerinci
Partamo; Tanduk kijang bacipang tujuh, penyebut dio mendapao depati kepalo sembah
Yang keduo; tumbak belang bagumbak mas bajanggut mas, penyebut dio, pegawai rajo pegawai jenang
Ketigo keluk kait bermato duo bagumbak perak bajanggut luyang, untuk menjemput depat empat delapan helai kain.
Dimudik bai batumbuk tigo didili maro ayi kinci, didarat tanjung samarindu, batunyu putih kerbau nyu tiduo, batunyi itam kebauynyu mandi, jalwak jaluwio jaluwi luwi kacupak ambai balarik. Saliman tanah undang-undang nepat depati batu ampa
Tanjung tanah jalan ka laut, ka riang babatung kuning diateh bataman dewa, dibawah balubuk gading, didili betung terantak, dimudik serik mulambung Didili mangku malin madiman, dimudik mangku agung, utan sajembo bubelah duo, sakilan mangku agung idak bulioh ile, sejengkan mali madiman idak bulih mudik, sejak kadulu samapi sekarang,
koto tebat nau tikalik tirai baganto di darat tanjung garugo di lembak bukit satiung sungi tutung tutu tabanu
mako di tempuh pendun ndah, pendung tinggi, cembung kelam ayi nyu nin batu barbayang ikannyo jinak. Situlah ayi pandai bakacitung, situlah buih pandai mungarang sejak kadulu sampai sekarang
koto payung semurup tinggi, negerinyo kukuh senjatonyo cukup, didarat sungai mulintang, dilembak tembang bajulang, dimudik kotonyo pudin, didili koto jiluang, ditengah antau limau purut, dibawah itu persembahan batu bargantung, didarat itu babayeh tunggan diateh paninjau datu datuk, dibawah panurun tunggang, dimudik padun gelanggang, diateh padun butapo, dibawah bamanau kuning, sulak kapalo barih.
Koto mudik panunrun tunggan larik umah buju mulintan urang ngeja kato sepakat, urang ngeja kato seluku, banyak cemooh alim ulamo, banyak pasik serto ngen gilo, sejak kadulu sampai sekarang
Koto tengah padang kamulau batu baranggit, urang bukeja kato nak tuo, seak dulu sampai sekarang
Kto datuk kandang kebrau dalam padang keladi, urang ngeja kato nege pecah, urang ngeja kato nge bingkau. Urang mudo tunggan nak mayusun urang tuo tunggang nak menyanggah sejak dulu sampai sekarang.
Koto cayo tanjung balbih, pulau munyurung batunyo puytih umpamonyo garam. Urng tuo tunggan bulaja, urang mudo segan bulaj, sejak dulu sampai sekarang
Muaro semerah ayie nyo angit, kampungyo cerdik biong pari idak tajak tajuk mumakan, idak kait tupang nak ngenai idak ntam tapak tajang lah tibo pulo, sejak dulu sampai sekrang
Kot larak koto lirik koto tuo, koto payang balai limo buradik, surut kudarat ayi sikungkung mati lepeh ku maro nepat Pati ngalih, pergi ke ulu nepat depati sekungkung. Diateh babukit kepak dibawah ayi sikungkung mati
Dimudih batabuh ndah batabuh tinggi, ditunggu rio sirujung panjang, didili bukit kampung malaikat, ditunggu bujang pariang putih kunci negeri. Mako titepat dikoto beringin di bawah sungai liuk, diateh bakot lalang nepat rio ngabi Aceh. Nak ili koto lolo, didarat koto kreh dibawah ampa besar. Didili dudun mpih, diateh pundok tinggi, ditengh sungai penuh, nepat dio pugwai rajo pugawai jwnang, dimudik bukit puti, didili koto pandan, diateh batu bulirit, dibawah depati balam, dideili kunindai bah anjung, kumudik tanjung pauh. Tanjung pauh punai merindu merincukan bujang dingen gadih, ngula ka adat mauk kaserak tua ado cilako tibo
Nak ngeja semerah tinggi, mako titepat semerah ndah nepat depati rajo sangga rajo sanggak, naik dateh ke pancu aro, kelembak ke laut tanah tacuhuk, dilaut kami batumbuk tigo bento, dingen balayei ku maro injab kudateh ka dusun tuio, ka ili ka dusun manik menepat depati satauk kedaro sepadong ayam, klaut serangkum jalo.
Nak ili ka pati jujun, kadarat talang kamuning belah dili kapidung muak, kadateh bajangka tinggi, kabawah batanjung batu, ka darat depat gento, ka lembak dusun sebukar, sabukar bakuto salak ke pendung ka talang gentng mako tetapat ka tanah kampung kecik nepat depatih putih tiang setio, kelemak selingkung tanjung garugo. Didili dusun pengasi dimudik dusun tanjung. Mako tetapat ke koto lanang kampung cerdik biang pari, urang paningkah panjang langkah, situ pihit dingen piyung pelit ladeh pelita kumbang mako titepat di tebat ijuk nepat pati cerano padong cindung dingen gaguk antai dingen sekilan, upeh dingen acun suwik belui sumbong semurup, muko titetap di koto majion, koto majidin kotnyo kedim siwan lirh gaji lutu, bajunyo dalam gaji pusat, meh setael disirung lita utang lsepetih idak dibayi sejkak kadulu sampai sekarang
Galumpang pulayang incung. Kot baru ayi nyo tenang. Balubuk bangko tajam lembut makan tulang, sejak dulu sampai sekarang
Koto diair kayu aro mangka pinang sibatang sekapu arah dingen ajun, bilik kecik idak nyu bisi, bilik gedang idaknyu penuh, jak kadulu sampai sekarang
Koto dua anyinyu nin, batu berbayang kampung cerdik biong pari urang paninkah panjang langkah urang beebut kato idak sudah urang berubut kato idak suntuk seka kadulu samapi sekarang
Dusun gedang mesjid mamuncak sekumpu alim dingen ulamo suruh idak di kerjo, tegah idak urang ngenti, sejak ka dulu sampai sekarang .
Dusun balai balai munganjung kaduduk anak batino dalam, bakambang lapik batungku jarang bapiuk gedang, duduk depat nan tigo luhah mendah tibo piyuki kecik tajewran gmendah lari \piyuk gedang tajerang sejak dulu sampai sekarnag

sistem pemerintahan orde lama,orde baru, reformasi

Pengertian orde

Dalam kamus politik pembangunan, CLC, Lanisius, 1970 :74

Orde berasal dari kata Latin “ordo” : deretan, susunan, atau kelas, kemudian berarti aturan, serta ketertiban. Pengertian asasi orde dapat dirumuskan demikian : adanya banyak unsur; bagian/anggota, yang diatur menurut suatu prinsip/hukum/ide tertentu. Prinsip itu yang menentukan tempat dan fungsi setiap unsur dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, sehingga timbul suatu kesatuan yang tersusun baik, misalnya bagian-bagian rumah,  tersusun menurut ide si arsitek, atau suatu organisme yang tersusun menurut prinsip hidup yaitu jiwanya.

Sistem pemerintahan orde lama

Sumber : http://mhafizyazid.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html-tentang sistem pemerintahan orde lama.

Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI.

Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh Orde Baru. Bung Karno sangat keberatan masa kepemimpinannya dinamai Orde Lama. Bung Karno lebih suka dengan nama Orde Revolusi. Tapi Bung Karno tak berkutik karena menjadi tahanan rumah (oleh pemerintahan militer Orde Baru) di Wisma Yaso (sekarang jadi Museum TNI Satria Mandala Jl. Gatot Subroto Jakarta).

Tokoh dari sistem pemerintahan orde lama yang dimiliki Indonesia ialah siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Dengan segenap pemikiran, kepintaran, dan kecakapannya, Bung Karno perlahan mulai "membangun badan" negara ini.

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968.

Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno digulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.

Negara berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Kondisi sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan hampir bangkrut.

Indonesia di masa Orde Lama (Soekarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda ekonominya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok – kelompok nasionalis lainnya. Kondisi ekonomi saat itu sangat parah dengan ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun 1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa orde lama amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. 
2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. 
3. Kas negara kosong.
4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. 
2. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. 
3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. 
5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.

Pada Orde Lama terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa Orde Lama, yaitu :

1. 1950-1951 - Kabinet Natsir
2. 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo 
3. 1952-1953 - Kabinet Wilopo 
4. 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I 
5. 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap 
6. 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II 
7. 1957-1959 - Kabinet Djuanda

Era 1950 - 1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.

Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Sistem pemerintahan orde baru

Jatuhnya Soekarno merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah.

Disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar (Surat Peritah Sebelas Maret). 

Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.

Supersemar adalah titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama. Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila.

Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967 (ditolaknya Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno),  Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Dalam laman http://tempo.co.id/ang/min/02/05/utama7.htm - berjudul saat-saat Jatuhnya Presiden Soekarno Perjalanan Terakhir Bung Besar – terdapat kronologis kejatuhan Soekarno yang dikutip dari berbagai sumber, dan sebagian besar, dikutip dari buku "Proses Pelaksanaan Keputusan MPRS No.5/MPRS/ 1996 Tentang Tanggapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di Depan Sidang Umum Ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Yang Berdjudul Nawaksara,"

Di balik kesuksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan http://sejarahindonesiaa.blogspot.com/2013/02/runtuhnya-pemerintahan-orde-baru-dan.html; http://sistempemerintahindonesia.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-indonesia-era-reformasi.html; http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto) 

Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tumbuh subur.

Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat.

Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial.

Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan Koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program “Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997-1998.

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997.

Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. 

Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF justru memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997. 

Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara.

Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. 

Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp 17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan “Gerakan Cinta Rupiah”, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi.

Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang disusun Soeharto ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan keahliannya. Kondisi itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi.

Gerakan reformasi

Gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. 

Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain (1) suksesi kepemimpinan nasional, (2) amandemen UUD 1945, (3) pemberantasan KKN, (4) penghapusan dwifungsi ABRI, (5) penegakan supremasi hukum, dan (6) pelaksanaan otonomi daerah.

Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden.

Puncak kekesalan demonstran ketika terjadi Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan besar-besaran Mei 1998 (Kerusuhan Mei 1998)  sehari setelah kejadian tersebut.

Beberapa hari mereka menduduki gedung Parlemen kala itu. Ketika didalam gedung terjadi rapat pleno Anggota Dewan.

Akhir dari itu tanggal 21 Mei 1998 Suharto secara resmi mengundurkan diri sebagai presiden Republik Indonesia kemudian digantikan oleh wakilnya BJ.Habibie.

Setelah Habibie terpilih menjadi presiden menggantikan Suharto. Habibie membentuk kabinet baru yang bernama "Kabinet Reformasi".

Seperti dilansir dari wikipedia, Tanggal 10 November 1998 dibentukan himpunan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), ITB Bandung, Universitas Siliwangi serta empat tokoh reformasi yaitu Abrurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Sukarno Putri. Mereka mengadakan dialog nasional di kediaman Gusdur, Ciganjur, Jakarta Selatan, dan menghasilkan 8 Butir Kesepakatan, yaitu :

1. Mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan nasional.
2. Menegakkan kembali kedaulatan rakyat.
3. Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah.
4. Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi.
5. Penghapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap
6. Mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya.
7. Mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri.

Pidato pengunduran diri Soeharto

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejatuhan_Soeharto

Kejatuhan Suharto adalah peristiwa mundurnya Suharto dari jabatan Presiden Indonesia. Suharto mundur pada Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya.

“Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.” (Pidato pengunduran diri)

Kejatuhan Suharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968. Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun.

BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 (melalui pemilu).

Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur.^[3][4][5][6] Suharto juga membatasi kebebasan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah $AS 15 miliar sampai $AS 35 miliar.^[7] Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

Sistem pemerintahan pada masa reformasi

Sumber : http://sejarahindonesiaa.blogspot.com/2013/02/runtuhnya-pemerintahan-orde-baru-dan.html & http://hitamandbiru.blogspot.com/2011/01/perbandingan-sistem-pemerintahan.html

Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis.

Selain itu pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut.

Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi 38 orang. Langkah ini yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat.

Presiden Habibie mencabut lima paket undang-undang tentang politik. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu antara lain undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum tahun 1999. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan cukup ketat. Setalah perhitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional.

Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolah, 322 menerima, 9 absen dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri mejadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza MAhendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkna diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnopoutri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekaroputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia tidak sampai pada akhir masa jabatannya. Beliau menduduki jabatan sampai tahun 2001 dikarenakan munculnya ketidakpercayaan parlemen padanya. DPR/MPR kemudian memilih dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia. Masa kekuasaan Megawati berakhir pada tahun 2004.

Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pada pemilihan umum ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009.

Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi

Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.

Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pegangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan-tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah berusaha menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur tersebut.

Kondisi Ekonomi Masyarakta Indonesia

Sejak berlangusngnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia diantaranya :

a.    Merekapitulasi perbankan

b.    Merekonstruksi perekonomian Indonesia

c.    Melikuidasi beberapa bank bermasalah

d.    Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp 10.000,-

e.    Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF

Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah juga memperhatikan harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan pertanian terhadap barang non pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya harga produk pertanian akan member semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya.

Pihak pemerintah telah berusaha ntuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

Perubahan (amandemen) UUD 1945

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan terdiri atas Pembukaan dan

pasal-pasal. Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat dilihat di dalam pasal

pasal sebagai berikut :

Negara Indonesia adalah negara Hukum.

Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3). Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi mansuia dan prinsip due process of law. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat. (Bandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang hanya 2 pasal dengan 2 ayat). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sistem Konstitusional

Sistem Konstitusional pada era reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) berdasarkan Check and Balances. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem “check and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Atas dasar semangat itulah perubahan pasal 1 ayat 2, UUD 1945 dilakukan, yaitu perubahan dari “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”, menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar undang-undang dasar yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu kedaulatan rakyat, dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD. Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan umum.

Tata urutan perundang-undangan RI

Pada era reformasi diadakan tata urutan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak dua kali, yaitu :

Menurut TAP MPR III Tahun 2000:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU
4. PERPU
5. PP
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Menurut UU No. 10 Tahun 2004:

1. UUD 1945
2. UU/PERPU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Sistem Pemerintahan

Sistem ini tetap dalam frame sistem pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial itu, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai

berikut :

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Dapat memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

 Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pada awal reformasi Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR (Pada Pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri untuk masa jabatan lima tahun. Tetapi, sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 (2001) presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 s.d. 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d. 22B), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, pengubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang (Pasal 17).

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatanya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3).